JAKARTA - Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menegaskan bahwa potensi filantropi di Indonesia sangat besar dan perlu dioptimalkan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan nasional.

“Sumber daya pemerintah saja tidak akan cukup untuk menjawab seluruh tantangan pembangunan, sehingga diperlukan partisipasi berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan peran dan visibilitas filantropi agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional,” ungkapnya dalam diskusi “Demokratisasi Ekosistem Filantropi di Indonesia” sebagai rangkaian Open Government Week, Senin.

Dinar berharap ke depan regulasi terkait filantropi bersifat lebih enabling, yakni tidak lagi semata-mata berorientasi pada pengendalian (controlling), melainkan beralih ke pendekatan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas. 

Pemerintah berkomitmen menyusun regulasi yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memudahkan masyarakat untuk berkontribusi, sehingga tercipta ekosistem filantropi yang lebih kuat dan kondusif.

Senada dengan hal tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dyah Tri Kumolosari, menekankan pentingnya mekanisme kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah. “Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai enabler yang mendorong tumbuhnya ekosistem filantropi yang sehat dan partisipatif,” ujar Dyah.

Diskusi ini juga menyoroti perlunya dialog terbuka antara pemerintah dan lembaga filantropi untuk memetakan tantangan di lapangan. 

Bappenas mencatat beberapa poin yang perlu dibenahi, yaitu proses perizinan yang dinilai masih cukup menyulitkan, persyaratan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta kebutuhan akan penguatan pengawasan agar penyaluran dana donasi tetap akuntabel dan tepat sasaran.