JAKARTA - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya dipandang sebagai solusi kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Dalam sebuah langkah strategis nasional, Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memilih Kabupaten Grobogan sebagai wilayah pertama di Jawa Tengah untuk memulai sosialisasi program ambisius ini. Fokus utama yang diusung adalah bagaimana kebutuhan gizi anak bangsa dapat terpenuhi melalui kemitraan erat dengan penyedia pangan lokal.
Sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Senin tersebut, menegaskan bahwa kemandirian pangan di tingkat daerah menjadi kunci keberhasilan MBG. Dengan kewajiban menyerap hasil bumi setempat, program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan para produsen pangan lokal.
Mengubah Hasil Tani Menjadi Nilai Tambah Ekonomi Daerah
Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menjelaskan bahwa aspek ekonomi lokal adalah jantung dari operasional MBG. Kebijakan ini mewajibkan seluruh bahan baku makanan dipasok dari masyarakat di sekitar wilayah program. Hal ini memastikan bahwa sirkulasi uang tetap berputar di daerah tersebut, memberikan nilai tambah yang nyata bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan kecil.
“Kegiatan ini berbasis bahan baku lokal yang ditanam dan dibudidayakan masyarakat. Tidak ada bahan yang diambil dari luar daerah. Dampaknya, pendapatan dan nilai jual hasil pertanian masyarakat meningkat,” papar Gunalan di tengah acara tersebut.
Lebih lanjut, Gunalan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan secara cuma-cuma. Baginya, ini adalah sebuah kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang komprehensif. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip pemerataan serta keadilan sosial, dengan orientasi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.
Strategi Hulu ke Hilir dan Penguatan Infrastruktur Gizi
Keberhasilan program ini didukung oleh pendekatan sistematis dari hulu hingga ke hilir. BGN telah merancang skema yang mencakup penyediaan makanan dengan standar gizi ketat, penguatan infrastruktur dapur MBG, serta pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tidak hanya soal fisik, edukasi mengenai pola makan sehat juga diberikan kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Gunalan menyatakan bahwa BGN bersama Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini. Kabupaten Grobogan sendiri dipilih menjadi titik awal di Jawa Tengah untuk memberikan contoh nyata bagaimana permasalahan gizi dapat diintervensi secara bertahap melalui pemberian asupan makanan bergizi berkualitas kepada warga.
Dalam peluncuran perdana ini, hadir pula sejumlah tokoh penting dari BGN, di antaranya Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial, Dian Islamiati Fatwa, serta Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Hanibal W. Y. Wijayanta. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memantau setiap tahap sosialisasi dan implementasi di lapangan.
Inovasi 'Mak Comblang' untuk Memutus Rantai Tengkulak
Salah satu terobosan menarik dalam pelaksanaan MBG adalah inisiasi program lintas sektor bertajuk ‘Mak Comblang’. Dian Islamiati Fatwa membeberkan bahwa program ini lahir untuk menjawab tantangan logistik dan distribusi pangan yang selama ini menghimpit para produsen kecil. ‘Mak Comblang’ berperan mempertemukan langsung para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan unit-unit dapur MBG sebagai pembeli utama.
Menurut Dian, inovasi ini dirancang untuk merapikan rantai pasok yang selama ini semrawut, menjamin ketersediaan stok bahan baku, serta memastikan adanya keuntungan yang adil bagi penyedia bahan makanan. Selama ini, rantai distribusi yang terlalu panjang seringkali merugikan petani karena harga di tingkat produsen jatuh, sementara di pasar melambung tinggi.
“Masalah utama selama ini adalah pasokan yang tidak stabil karena musim, harga yang mudah dimainkan tengkulak, dan rantai distribusi yang panjang. Akibatnya, harga di tingkat petani sangat rendah dibandingkan harga di pasar atau supermarket,” urai Dian.
Wujud Kepedulian Presiden terhadap Hak Makan Layak
Program Makan Bergizi Gratis ini pada dasarnya merupakan kristalisasi dari visi kemanusiaan pimpinan nasional. Hanibal W. Y. Wijayanta menyampaikan bahwa inisiatif ini berakar dari keprihatinan mendalam Presiden Prabowo Subianto terhadap realitas sosial di tengah masyarakat.
Presiden melihat sebuah ironi di mana setelah puluhan tahun Indonesia mengecap kemerdekaan, masih ada sebagian masyarakat yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses terhadap asupan nutrisi yang layak. MBG hadir sebagai jembatan bagi warga kelas bawah untuk mendapatkan hak dasar mereka atas makanan yang berkualitas.
“Presiden Prabowo merasa prihatin, setelah puluhan tahun merdeka, masih ada masyarakat yang kesulitan untuk makan layak. Program MBG diharapkan dapat membantu masyarakat kecil agar tetap mendapatkan makanan yang bergizi dan berkualitas,” jelas Hanibal mengakhiri penjelasannya.