JAKARTA - Indonesia tengah meninjau kembali potensi ekonomi dari komoditas daun kratom, salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Kalimantan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, menekankan bahwa kebijakan hilirisasi kratom perlu dipertimbangkan secara matang selama tanaman ini belum dikategorikan sebagai barang terlarang. Langkah ini diharapkan mampu membuka nilai tambah ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja di tingkat lokal.
Kepastian Hukum Jadi Fokus Regulasi Kratom
Dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Regulasi Ekspor Komoditi Daun Kratom yang digelar di Jakarta, Kamis, 6 November 2025, Otto menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait komoditas ini. “Kedepan, saya berharap seluruh pihak dapat menyepakati dan memahami secara jelas status hukum serta legalitas kratom agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Permendag Nomor 20 Tahun 2024 sudah mengatur larangan ekspor daun kratom utuh maupun remahan berukuran lebih besar dari 600 mikron. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pandangan antarinstansi mengenai status legalitas dan tata kelola komoditas ini. Menurut Otto, penting bagi seluruh lembaga terkait duduk bersama untuk menentukan arah kebijakan yang jelas.
Riset Komprehensif Mendukung Hilirisasi
Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Reformasi Hukum, Fitra Arsil, menegaskan perlunya riset mendalam mengenai kratom, baik dari aspek medis, ekonomi, maupun sosial. Fitra menambahkan, “Dalam mendorong hilirisasi, harus ada regulasi yang jelas mengenai tata kelola dan perizinan bagi para pelaku bisnis agar tercipta kepastian hukum.”
Regulasi Saat Ini Dinilai Masih Membatasi Akses Pasar
Beberapa kementerian dan lembaga memberikan masukan terkait regulasi perdagangan kratom yang saat ini dinilai masih membatasi pengelolaan komoditas di tingkat domestik maupun internasional. Pembatasan ini berdampak pada akses pasar yang terbatas dan berkurangnya keberlanjutan ekonomi bagi petani.
Hilirisasi Kratom Dorong Ekonomi Lokal
Pengolahan kratom menjadi produk siap ekspor melalui hilirisasi dianggap sebagai strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus melindungi ekosistem petani. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik, sehingga potensi ekonomi kratom tetap memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Kratom sebagai Komoditas Tradisional dan Global
Kratom memiliki sejarah panjang sebagai tanaman tradisional. Suku Dayak di Kalimantan memanfaatkannya sebagai obat herbal dan penambah stamina. Saat ini, daun kratom juga digunakan sebagai bahan suplemen kesehatan, penghilang rasa sakit alami, dan alternatif pengobatan opioid di sejumlah negara. Di pasar internasional, harga kratom bervariasi tergantung pada kualitas dan bentuk produk, menandakan adanya permintaan yang signifikan untuk komoditas ini.
Forum Koordinasi untuk Menyatukan Pandangan
Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan pandangan antarkementerian dan lembaga dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan dan ekspor daun kratom di Indonesia. Forum ini memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait regulasi, tata kelola, hingga peluang bisnis hilirisasi.
Pemerintah Fasilitasi Dialog Petani dan Pelaku Usaha
Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, berharap forum ini dapat menjadi ruang dialog terbuka bagi para petani, pelaku usaha, dan eksportir kratom. “Melalui dialog ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi faktual, sehingga kebijakan yang dirumuskan ke depan mampu mengakomodasi kebutuhan sekaligus mencerminkan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Hilirisasi Kratom Ciptakan Dampak Ekonomi dan Sosial
Langkah pemerintah untuk mendorong hilirisasi kratom sejalan dengan upaya menciptakan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku usaha dapat mengembangkan produk turunan kratom secara lebih profesional dan aman, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang ekspor yang lebih luas.
Selain aspek ekonomi, hilirisasi kratom juga memiliki dampak sosial positif. Petani lokal berpotensi memperoleh penghasilan yang lebih stabil karena komoditas ini diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hal ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil kratom sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.
Kebijakan Hilirisasi Sejalan Dengan Strategi Nasional
Dalam perspektif jangka panjang, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap langkah regulasi yang diambil tidak hanya memprioritaskan keamanan dan kepatuhan hukum, tetapi juga memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial dari komoditas lokal. Hilirisasi kratom menjadi contoh konkret penerapan kebijakan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan petani, dan pengembangan ekonomi nasional.
Dialog Terbuka Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan Kratom
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka dialog dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga penelitian, hingga organisasi petani. Dengan riset komprehensif dan regulasi yang jelas, kratom dapat dikelola sebagai komoditas strategis yang memberi manfaat ekonomi, kesehatan, dan sosial bagi masyarakat luas.